Indonesia, Palestina, dan Diplomasi Kemanusiaan

Konflik antara Palestina dan Israel merupakan salah satu isu paling kompleks dan berkepanjangan di dunia, yang telah menarik banyak perhatian.

Dalam semangat kemanusiaan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina, Indonesia secara konsisten memberikan bantuan luar negeri yang mencakup berbagai aspek, termasuk bantuan kemanusiaan, diplomatik, dan pembangunan. Bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia berfokus pada penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan perawatan medis bagi korban konflik.

Melalui organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional, Indonesia mengirimkan bantuan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina yang terjebak dalam situasi yang sulit. Di sisi diplomatik, Indonesia berperan aktif dalam memfasilitasi dialog dan negosiasi antara Palestina dan Israel, serta mendukung pengakuan Palestina sebagai negara merdeka di forum-forum internasional. Indonesia juga berupaya untuk memobilisasi dukungan internasional bagi Palestina dalam organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Selain itu, bantuan pembangunan yang diberikan Indonesia bertujuan untuk membantu membangun infrastruktur dan meningkatkan kapasitas masyarakat Palestina. Ini termasuk proyek-proyek pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat Palestina. Dengan berbagai bentuk dukungan ini, Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk berdiri bersama rakyat Palestina dalam perjuangan mereka menuju keadilan dan kemerdekaan.

Namun, di balik tindakan ini, terdapat dua lensa teoritis utama dalam hubungan internasional yang dapat digunakan untuk memahami motivasi dan dampaknya yaitu, realisme dan liberalisme.

Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri dan berbagai laporan media, Indonesia telah menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina dalam berbagai bentuk, antara lain:

Bantuan ekonomi berupa dana bantuan untuk rekonstruksi pasca konflik, pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza, serta sumbangan tunai melalui lembaga-lembaga seperti UNRWA.

Bantuan kemanusiaan seperti pengiriman obat-obatan, makanan, dan logistik saat terjadi eskalasi konflik.

Dukungan diplomatik, termasuk peran aktif Indonesia di forum-forum internasional seperti OKI dan PBB untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Peran aktor non-negara, termasuk NGO seperti MER-C, ACT, dan Baznas, yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan medis di Gaza.

Dalam kerangka realisme yang dijelaskan oleh Hans J. Morgenthau, bantuan luar negeri tidak hanya soal moralitas atau solidaritas, tetapi juga alat strategis untuk memperkuat kepentingan nasional dan pengaruh global. Realisme berfokus pada konsep kekuasaan dan kepentingan nasional sebagai pendorong utama tindakan negara. Dari perspektif ini, dukungan Indonesia terhadap Palestina dapat dilihat sebagai strategi untuk meningkatkan posisi geopolitiknya di kawasan serta memperkuat hubungan dengan negara-negara Muslim lainnya. Dengan bersikap pro-Palestina, Indonesia tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga memperkuat identitasnya sebagai pemimpin di dunia Islam. Dalam kerangka realistis, bantuan yang diberikan bisa dianggap sebagai cara untuk mempengaruhi aliansi politik dan mendapatkan dukungan dari negara-negara lain dalam menghadapi tantangan global. Dari sudut pandang ini:

Indonesia memanfaatkan bantuan ke Palestina sebagai bentuk soft power untuk memperkuat posisinya di dunia Islam dan negara-negara Selatan (Global South).

Dukungan terhadap Palestina menunjukkan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa lain, sekaligus memperkuat identitas diplomasi bebas-aktifnya.

Dengan memainkan peran aktif dalam isu Palestina, Indonesia menegaskan posisinya sebagai aktor regional dan global yang disegani, khususnya di tengah negara-negara mayoritas Muslim.

Bantuan ini juga bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk memperkuat aliansi politik internasional dan memperoleh dukungan dalam forum multilateral.

Sebaliknya, dalam perspektif liberalisme seperti yang dikemukakan oleh Robert Keohane, bantuan luar negeri merupakan wujud interdependensi global dan sarana untuk menciptakan keuntungan bersama serta stabilitas internasional. Dari perspektif ini, tindakan Indonesia dalam memberikan bantuan kepada Palestina mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Melalui dukungan diplomatik dan bantuan pembangunan, Indonesia tidak hanya berupaya untuk membantu meringankan penderitaan rakyat Palestina, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian di kawasan. Liberalisme melihat bahwa kerjasama yang dibangun melalui tindakan kemanusiaan dapat menciptakan kondisi yang lebih baik untuk dialog dan resolusi konflik di masa depan.

Bantuan Indonesia kepada Palestina mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan internasional.

Kerjasama dengan lembaga internasional seperti PBB dan organisasi kemanusiaan global menunjukkan semangat multilateralisme dan solidaritas global.

Indonesia percaya bahwa dengan membantu menciptakan perdamaian di Palestina, akan turut menciptakan stabilitas kawasan Timur Tengah yang berdampak positif terhadap stabilitas global.

Dalam pandangan ini, tindakan Indonesia bukan hanya demi keuntungan nasional semata, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun dunia yang lebih adil dan damai.

Baik dalam perspektif realisme maupun liberalisme, bantuan luar negeri Indonesia kepada Palestina mencerminkan kombinasi antara komitmen moral dan strategi politik. Di satu sisi, Indonesia menunjukkan empati dan solidaritas kemanusiaan; di sisi lain, negara ini memanfaatkan diplomasi bantuan sebagai sarana memperkuat posisi geopolitiknya.

Dalam konteks global yang semakin kompleks dan saling terhubung, peran negara seperti Indonesia dalam membantu Palestina memperlihatkan bagaimana bantuan luar negeri bisa menjadi jembatan antara kepentingan nasional dan nilai-nilai universal, antara politik kekuasaan dan kerjasama internasional.